Pemkab Merangin Berkomitmen Berantas Korupsi

· Bupati H M Syukur dan Pimpinan DPRD Merangin Ikuti Rakor Bersama KPK

 

Bangko-Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen mendukung penuh pemberantasan korupsi di daerah. Terutama melalui peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), yang menjadi indikator utama pencegahan korupsi.

 

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bupati Merangin H M Syukur, usai mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 16 Gedung Merah Putih Jakarta, Kamis (15/5).

 

‘’Saya menyebutnya komitmen bersama, karena didukung sepenuhnya oleh Ketua DPRD Merangin Pak Rivaldi, beserta Wakil Ketua DPRD Merangin Pak Herman Effendi dan Pak Ahmad Fahmi,’’ujar Bupati kepada Diskominfo Merangin.

 

Rakor yang diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah I meliputi, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu, mengusung tema ‘Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi’.

 

Pada rakor itu, Bupati Merangin H M Syukur bersama Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi dan para kepala daerah serta para ketua DPPD wilayah I lainnya, melakukan penandatanganan komitmen, tentang Pencegahan Korupsi di daerah dan Penandatanganan Target MCP tahun 2025.

 

‘’Jadi penandatanganan komitmen ini, menjadi simbol kuat sinergi antara Pemerintah Daerah bersama KPK, dalam membangun budaya integritas dan pelayanan publik yang bersih.’’terang H M Syukur.

 

Menindaklanjuti komitmen itu, bupati bersama unsur pimpinan DPRD Merangin akan terus melakukan pengawasan ketat berkelanjutan dan terintegrasi terhadap sistem pengelolaan keuangan di jajaran Pemkab Merangin.

 

Pada rakor yang bertujuan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi tersebut, juga dibahas berbagai strategi konkret dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.(teguh/kominfo)