Sistem Informasi

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR ......... TAHUN 2009

TENTANG

 

 

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

OLEH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E-government).

Mengingat :   1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK OLEH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT)

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.      Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut e-government, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2.      Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sekretariat Lembaga Tinggi Negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan,  dan Mahkamah Agung), Kementerian (Kementerian Koordinator, Kementerian, dan Kementerian Negara), Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia,  dan Kepolisian Republik Indonesia), Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah).

3.      Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4.      Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan E-government.

5.      Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

6.      Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

7.      Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

8.      Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.

9.     Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.

10.  Tata Kelola  Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. 

11.  Rencana Induk (master plan) adalah dokumen perencanaan yang  menjadi acuan penyelenggaraan e-government.

12.  Situs Web adalah kumpulan dari halaman web yang berisi informasi elektronik  yang dapat diakses.

13.  Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14.  Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

15.  Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

16.  Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

17.  Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

18.   Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19.   Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang informatika.

20.   Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

21.   Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)   Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur secara nasional penyelenggaraan e-government.

(2)   Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

a.    memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan e-government secara nasional;

b.    menciptakan sinergi antar-Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah secara nasional dalam penyelenggaraan e-government;

c.    mengoptimalkan penyelenggaraan e-government dalam pelayanan publik secara nasional; dan

d.    mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

 

(1)    E-government diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordinasikan dengan Menteri dan pimpinan instansi lain yang terkait.

(2)    Dalam penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib:

a.    menetapkan rencana induk e-government yang mengacu pada rencana induk e-government nasional yang ditetapkan oleh Menteri;

b.    menetapkan sasaran dalam rencana induk e-government yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c.    menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e-government

Pasal 4

Penyelenggaraan e-government dapat dilakukan melalui kemitraan antar-instansi pemerintah pusat, antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Badan Usaha atau masyarakat, antar-instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)  Biaya penyelenggaraan e-government dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau sumber lain sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.

(2)  Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan dana  untuk mendukung penyelenggaraan e-government.

Pasal 6

Menteri berwenang melakukan evaluasi penyelenggaraan e-government di setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

BAB IV

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan Infrastruktur  yang diperlukan dalam penyelenggaraan e-government sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pasal 8

(1)  Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)  Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan fasilitas pusat data yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)  Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data e-government.

Penjelasan

Fungsi pengelolaan baik fisik maupun logis [ditambahkan oleh Pak Bambang]

(3)  Menteri menyediakan fasilitas pusat data nasional yang terintegrasi dengan seluruh pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)  Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitas pusat data nasional yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat data diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 10

Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

Pasal 11

(1)    Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan e-government.

(2)   Menteri mengalokasikan frekuensi radio tertentu yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government.

(3)   Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.

Pasal 12

(1)    Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web  yang menggunakan Nama Domain pemerintah.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Domain pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 13

(1)    Situs Web Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menginduk pada portal nasional www.indonesia.go.id.

(2)    Portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh  Sekretariat Negara.

 

BAB V

APLIKASI

Pasal 14

(1)  Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum  dan aplikasi khusus.

(2)  Aplikasi umum disediakan oleh Menteri.

(3)  Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan persetujuan Menteri.

(4)  Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (open source).

(5)    Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:

a.    dokumen kebutuhan perangkat lunak;

b.    dokumen arsitektur atau desain;

c.    dokumen teknis;

d.    dokumen manual; dan

e.    dokumen lain yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan.

(6)    Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lain yang ditetapkan oleh Menteri.       

(7)    Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini menjadi milik negara.

 (8)  Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 15

Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government yang melibatkan lebih dari satu Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 16

(1)              Aplikasi e-government beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diserahkan kepada Menteri untuk disimpan di dalam repositori.

(2)              Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan repositori diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit yang dilakukan oleh instansi yang ditunjuk Menteri.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

(1)    Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)    Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah  wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 19

(1)   Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Menteri.

(2)   Menteri menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan                        e-government.

Pasal 20

(1)  Data dan Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditempatkan dalam hosting milik Pemerintah Pusat dan Daerah.

(2)  Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

(3)  Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

 

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

(1)    Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

(2)    Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan e-government.

(3)    Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan e-government pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pegawai negeri yang mendapatkan tunjangan fungsional dan insentif.

(4)    Tunjangan fungsional, insentif, dan gaji pegawai negeri penyelenggara               e-government diatur dalam peraturan Presiden.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 22

(1)   Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan e-government.

(2)   Lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan                    e-government bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi sesuai dengan tingkatannya.

(3)   Lembaga penyelenggara e-government Pemerintah Pusat dipimpin oleh pejabat eselon I, lembaga penyelenggara e-government pemerintah provinsi dipimpin oleh pejabat eselon IIa, dan lembaga penyelenggara        e-government pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat eselon IIb.

(4)   Struktur organisasi dan tata kelola lembaga penyelenggara e-government diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Menteri.

 

BAB IX

TATA KELOLA

Pasal 23

(1)    Penyelenggaraan e-government harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)    Pengelolaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan e-government  diaudit secara berkala oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Menteri.

 

BAB X

SANKSI

Pasal 24

(1)   Pejabat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2),  Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(2)   Selain sanksi yang dikenakan kepada Pejabat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah ini, sanksi administratif juga dikenakan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

(3)   Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, instansi tersebut dikenai sanksi pengurangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1)  Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di bidang e-government yang telah ada yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2)  Semua penyelenggaraan e-government yang telah ada harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1)    Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2)    Peraturan Menteri dan peraturan lain sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Pemerintah ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal            Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,      

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO